BPS Kota Batam

Visi

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi
1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 tahun 2010 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Direktur Diseminasi Statistik sebagai PPID dan pendukungnya dengan Kepka No 240 tahun 2011. Pada tahun 2011 PPID yang dibentuk baru melingkupi BPS Pusat.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan :

Keputusan Kepala BPS Nomor 227 tahun 2014 tentang PPID di lingkungan BPS
Keputusan Kepala BPS Nomor 228 tentang Unit Pendukung PPID pada BPS, dan
Keputusan Kepala BPS Nomor 229 tentang Unit pendukung PPID pada instansi vertikal BPS.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATAM

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
No. 005 Tahun 2021 Tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

PPID DI LINGKUNGAN BPS

Pejabat	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pengarah	Ka BPS	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Kab/Kota
Pertimbangan	Sestama; Dep Bid MIS ; Irtama
Atasan PPID	Sestama	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Provinsi
PPID	Karo Humas dan Hukum	Kabag TU	Kasubag TU
Wakil PPID	Direktur Diseminasi Statistik	-	-
Bidang Perencanaan	Biro Bina Program
Bidang Administrasi Keuangan	Biro Keuangan	KaBag. TU	Subag TU
Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	Bag Humas	Fungsi Stat Sosial; Fungsi Stat Produksi; Fungsi Stat Distribusi; Fungsi Neraca Wilis	Fungsi Stat Sosial; Fungsi Stat Produksi; Fungsi Stat Distribusi; Fungsi Neraca Wilis
Bidang Informasi Diseminasi Data	Dit Diseminasi Statistik	Koord Fungsi IPDS	Fungsi IPDS
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Hukum dan Organisasi
Bidang Pelayanan Pengadaan	Biro Umum
Bidang Pelayanan Pengadaan secara elektronik	Direktorat Sistem Informasi Statistik

TUPOKSI PPID

Sesuai dengan isi Kepka Nomor 005 Tahun 2021 bagian KEDUA, Unit Pendukung PPID BPS Kota Batam mempunyai tugas memberikan dukungan kepada PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

Pengarah
1. Menetapkan jenis informasi yang dikecualikan, dan
2. Memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik
Bidang Administrasi Keuangan
1. Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran,
2. Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan,
3. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan
4. Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan aset dan investasi
Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
1. Pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan,
2. Memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik, dan
3. Menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon informasi statistik.
Bidang Informasi Diseminasi Data
1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi publik,
2. Mengelola, menata dan menyimpan dokumen data dan/ atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja,
3. Melakukan koordinasi dalam penyeleksian pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan
4. Bekerja dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.

Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Informasi Publik 2018

Daftar Informasi Publik 2019

Daftar Informasi Publik 2020

Daftar Informasi Publik 2021

Pengelolaan Permohonan Informasi

Pengelolaan Keberatan atas Informasi

Penanganan Sengketa Informasi Publik

Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Pengujian tentang Konsekuensi

Pendokumentasian Informasi Publik

Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan