BPS Kota Batam

PPID

Visi & Misi
Tentang PPID
Organisasi PPID
Standar Pelayanan Publik

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Direktur Diseminasi Statistik sebagai PPID dan pendukungnya dengan Kepka No 240 tahun 2011. Pada tahun 2011 PPID yang dibentuk baru melingkupi BPS Pusat.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID dan Kepka No 228 tentang Pendukung PPID, dan Kepka 229 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal BPS.

Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
No. 081 Tahun 2016 Tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

PPID DI LINGKUNGAN BPS

Pejabat	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pengarah	Ka BPS	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Kab/Kota
Pertimbangan	Sestama; Dep Bid MIS ; Irtama
Atasan PPID	Sestama	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Provinsi
PPID	Karo Humas dan Hukum	Kabag TU	Kasubag TU
Wakil PPID	Direktur Diseminasi Statistik	-	-
Bidang Perencanaan	Biro Bina Program
Bidang Administrasi Keuangan	Biro Keuangan	KaBag. TU	Subag TU
Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	Bag Humas	Bid Stat Sosial; Bid Stat Produksi; Bid Stat Distribusi; Bid Neraca Wilis	Seksi Stat Sosial; Seksi Stat Produksi; Seksi Stat Distribusi; Seksi Neraca Wilis
Bidang Informasi Diseminasi Data	Dit Diseminasi Statistik	KaBid IPDS	Seksi IPDS
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Hukum dan Organisasi
Bidang Pelayanan Pengadaan	Biro Umum
Bidang Pelayanan Pengadaan secara elektronik	Direktorat Sistem Informasi Statistik

Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

PPID

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan